Kondisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) saat ini kerap disamakan dengan situasi tentara Jepang di Indonesia pada akhir Perang Dunia II. Meski Tokyo telah menyerah kepada Sekutu, pasukan Jepang di Nusantara masih tetap berfungsi bersenjata sambil menunggu proses pelucutan resmi oleh pihak pemenang perang.
Situasi serupa kini terlihat di Suriah utara, khususnya di Raqqa dan sekitarnya. SDF secara politik dinyatakan akan berintegrasi dan menarik diri, namun secara faktual masih memegang senjata dan menguasai sejumlah wilayah strategis.
Perbedaan paling krusial terletak pada absennya tenggat waktu yang jelas. Jika pasukan Jepang kala itu menunggu pelucutan dengan kerangka komando Sekutu yang tegas, SDF justru berada dalam ruang abu-abu tanpa batas waktu pasti.
Tidak adanya jadwal pelucutan dan mekanisme implementasi yang rinci dalam kesepakatan membuat situasi di lapangan rawan berkembang liar. Kondisi ini menciptakan ketegangan berkelanjutan antara SDF, kelompok bersenjata lain, dan masyarakat lokal.
Perkembangan terbaru di Raqqa pada 18 Januari 2026 memperlihatkan gambaran tersebut secara nyata. Di wilayah utara Raqqa, Tentara Nasional Suriah (SNA) mulai bergerak ke selatan Tel Abyad dan menduduki posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh SDF.
Pasukan SNA dilaporkan mencapai kawasan pertanian serta kanal air, menandai perubahan signifikan di garis depan. Namun, kota Ayn Issa hingga kini masih berada di bawah kendali SDF meski terus mengalami serangan dan bombardemen.
Di wilayah lain di Provinsi Raqqa, SDF dilaporkan menarik pasukannya menuju Hasakah atau masih dalam proses penarikan. Meski demikian, pertempuran belum sepenuhnya berhenti dan kontak senjata masih terjadi di beberapa titik.
Ibukota provinsi Raqqa sempat jatuh ke tangan kelompok-kelompok bersenjata setelah terjadinya pemberontakan kelompok suku. Kota itu kemudian berada dalam status menunggu kedatangan pemerintahan transisi Suriah (STG), yang baru tiba belakangan.
Meski demikian, kantong-kantong perlawanan SDF masih bertahan. Mereka terlibat baku tembak sporadis dengan kelompok militan, sambil menerima dukungan dari Pangkalan Militer Divisi 17 dan pos-pos militer lain di utara Raqqa.
Sumber lapangan menyebutkan bahwa perlawanan ini bukan bertujuan mempertahankan wilayah secara permanen. Langkah tersebut lebih dimaksudkan untuk membeli waktu demi penarikan pasukan secara menyeluruh.
Pengalaman pahit di Maskanah dan Deir Hafer sehari sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi SDF. Penarikan mendadak tanpa pengamanan memadai berujung pada kekacauan dan kerugian besar.
Dalam konteks ini, posisi SDF menyerupai tentara Jepang di Indonesia yang masih menjaga ketertiban dan fasilitas vital, meski secara strategis sudah kalah dan menunggu proses akhir. Bedanya, Jepang berada di bawah pengawasan internasional yang jelas.
Ketidakjelasan status SDF memunculkan risiko keamanan serius. Selama pasukan bersenjata masih berfungsi tanpa mandat yang tegas, potensi bentrokan dan korban sipil tetap tinggi.
Bagi warga Raqqa, situasi ini menimbulkan kebingungan dan ketakutan. Perubahan kekuasaan yang cepat, tanpa kejelasan komando tunggal, membuat stabilitas sulit tercapai.
Pengamat menilai bahwa absennya tenggat waktu pelucutan SDF berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan. Setiap pihak dapat menafsirkan kesepakatan sesuai kepentingannya masing-masing.
Dalam sejarah Indonesia, pelucutan Jepang akhirnya menjadi fase penting menuju konsolidasi kekuasaan. Tanpa proses tersebut, kekosongan otoritas bisa berubah menjadi kekacauan luas.
Suriah kini berada di persimpangan serupa. Jika pelucutan dan integrasi SDF tidak diatur secara rinci dan terukur, fase transisi justru dapat melahirkan konflik baru.
Keberadaan berbagai aktor bersenjata di Raqqa juga menyulitkan rekonstruksi dan pemulihan layanan publik. Tanpa keamanan yang pasti, pembangunan hanya akan menjadi wacana.
Masyarakat internasional dinilai perlu mendorong kejelasan implementasi kesepakatan. Tanpa tekanan politik dan mekanisme pengawasan, proses pelucutan berisiko mandek.
Raqqa hari ini mencerminkan dilema pascaperang yang klasik. Pasukan yang secara politik telah “menyerah” namun secara militer masih aktif, menciptakan ruang ketidakpastian yang berbahaya.
Seperti Jepang di Indonesia, keberadaan pasukan bersenjata tanpa tenggat akhir adalah fase sementara yang seharusnya singkat. Pertanyaannya, apakah Suriah mampu menutup fase abu-abu ini sebelum berubah menjadi krisis baru.
0 comments:
Post a Comment